BERITA TERBARU
Home / Reformasi Birokrasi / Denmadam Dukung Pemerintah Wujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Denmadam Dukung Pemerintah Wujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Denmadam Dukung Pemerintah Wujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

SEMARANG, suaramerdeka.com – TNI AD melaksanakan berbagai langkah pembenahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan tertib administrasi, serta pemutakhiran data. Semangat dan usaha untuk menuju ke arah sama, juga terlihat ingin ditunjukkan seluruh Satker Makodam IV/ Diponegoro. Tidak terkecuali Detasemen Markas Kodam (Denmadam) IV/Diponegoro, Jalan Perintis Kemerdekaan, Watugong.

Satuan tersebut berusaha turut berperan serta mendukung program pemerintah, dalam mewujudkan pencapaian target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

”Guna mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, kami telah berkomitmen ikut serta mencanangkan program pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Mudah-mudahan bisa berlangsung secara proporsional, akuntabel, dan transparan. Melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” papar Komandan Denmadam (Dandenmadam) IV/Diponegoro, Kolonel Inf Angkat Purbadi, saat sambutan pada Pencanangan ZI WBK dan WBBM, di aula Denmadam IV/Diponegoro, Senin (7/1).

Dia melanjutkan, program tersebut telah sesuai Perpres No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Setidaknya, sebut dia, ada tiga sasaran utama yang menjadi targetnya. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta  peningkatan pelayanan publik.

”Kami berharap adanya saran, masukan, dan dukungan dari semua pihak. Semoga pencanangan ZI di Denmadam IV/Diponegoro dapat berhasil sesuai yang diharapkan,” kata dia.

Selama ini, Kodam IV/Diponegoro dan jajarannya, termasuk Denmadam IV/Diponegoro selalu mengalami peningkatan anggaran setiap tahunnya. Konsekuensinya, penggunaan anggaran harus benar-benar tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu.

”Selain itu, harus memenuhi kriteria efektif, efisien, dan akuntabel. Dilandasi kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bagian dari Satker Makodam IV/Diponegoro, kami berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan dan mewujudkannya,” ujar dia.

Hadir dalam kegiatan ini, seluruh pejabat Kodam IV/Diponegoro, Kapolsek Banyumanik, perwakilan Rektor Universitas Ngudi Waluyo, Kepala BRI Cabang Pembantu Watugong, serta tamu undangan lainnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang II, Jumiarsih, menyatakan, ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan serupa yang telah dilakukan Pangdam IV/Diponegoro pada 19 November 2018.

”Kami percaya bahwa semangat budaya integritas telah dibangun sebelumnya oleh pimpinan TNI AD dan jajarannya. Pelaksanaan ZI merupakan bagian lanjutan, agar segala sesuatunya dapat lebih tertata dan masif. Menyangkut dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TNI AD,” terang dia.