BERITA TERBARU
Home / Berita Satuan / Penyuluhan Hukum Wahana Perawatan Prajurit
Penyuluhan Hukum Wahana Perawatan Prajurit

Penyuluhan Hukum Wahana Perawatan Prajurit

KODIM 0709/KEBUMEN. Mayor Inf Muhadi Tim Penyuluh Hukum Kodam IV Diponegoro memberikan penyuluhan hukum kepada Prajurit, PNS dan Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXIX Dim 0709 Kebumen di aula R. Pandji Surahmat Komplek Makodim 0709/Kebumen, belum lama ini. Penyuluhan hukum wajib diikuti dan diketahui seluruh Prajurit, PNS dan Persit sebagai rambu-rambu cegah tanggal dan meminimalisir pelanggaran personel Kodim. Inilah program yang telah ditetapkan oleh Tim penyuluh hukum Kodam IV/Dip secara mobil ke seluruh jajaran Kodam IV/Diponegoro.

Komandan Kodim 0709/Kebumen Letkol Inf Zamril Philiang melalui amanatnya yang disampaikan  Danramil 02/Gombong Kapten Arm Rochmat mengatakan “Dalam salah satu butir Sumpah Prajurit telah dikatakan bahwa prajurit tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, artinya segala sesuatu telah diatur untuk taat dan patuh terhadap hukum yang bersifat mengikat dalam setiap tindakan dan perilaku prajurit, jadi ngga ada alasan kok prajurit bisa melanggar apapun itu bentuknya.

“Kesadaran hukum dalam jiwa setiap prajurit adalah mutlak bahkan masuk dalam jiwanya untuk di wujudkan dalam setiap kehidupan prajurit. Dengan harapan akan memiliki daya dukung bagi citra prajurit itu sendiri dalam pelaksanaan Binter sekaligus akan mampu menciptakan nuansa cerminan pribadi yang baik di mata pimpinan dan segenap komponen masyarakat. ” terangnya.

Pada kesempatan itu Tim Penyuluh Kodam IV/Diponegoro Mayor Inf Muhadi  dalam arahannya kepada seluruh prajurit, PNS dan Persit mengatakan, “Selain Program yang telah ditetapkan satuan, kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan perawatan prajurit dan keluarganya diantaranya menerima pembinaan, penyuluhan, dukungan dan nasehat hukum kepada anggota yang terkena perkara untuk mengajukan bantuan hukum. Disamping itu melalui penyuluhan hukum ini akan meminimalisir pelanggaran prajurit.” paparnya.

Pada kesempatan tersebut Mayor Inf Muhadi menyajikan materi antara lain Netralitas TNI jelang Pileg dan Pilpres 2019, KDRT, Perkawinan, UU ITE, dan Perampokan, Pencurian serta Perampasan dan Tinda asusila.