BERITA TERBARU
Home / Berita Satuan / Apel Gelar Pengamanan Mengawal Kebhinekaan
Apel Gelar Pengamanan Mengawal Kebhinekaan

Apel Gelar Pengamanan Mengawal Kebhinekaan

TEMANGGUNG, – Apel Gelar Pengamanan mengawal Kebhinekaan dalam rangka antisipasi tanggal 2 Desember 2016 aksi unjuk rasa lanjutan menuntut penahanan Ahok di Jakarta, yang dipimpin oleh AKBP Wahyu Wim Hardjanto SH, SIK M Hum, pihak aparat di daerah dengan tegas melarang warganya ikut-ikutan demo itu. Pasalnya, demo dengan sandi 212 itu dari informasi intelejen rawan disusupi pengail di air keruh, sekaligus ada indikasi makar terhadap negara.

Kapolres Temanggung AKBP Wahyu Wim Hardjanto dengan tegas mengatakan, dari wilayah Jateng, Kapolda tidak mengeluarkan izin warganya demo ke Jakarta dan melarangnya. Oleh karena itu, apabila memang ada masyarakat atau kelompok tertentu yang masih nekat melanggar atau melawan akan ditindak tegas. Untuk keperluan ini polisi menerjunkan sepertiga kekuatan atau sekitar 400 personel di bantu 300 personel Kodim 0706, guna mengamankan dan menyekat wilayah.

“Terkait situasi menjelang tanggal 2 Desember 2016, sampai hari ini untuk kegiatan ke Jakarta belum ada izin, kapolda melarang dengan tegas adanya pergerakan dari Jateng ke Jakarta. Perintah ini dari negara, maka kita yang di Temanggung harus loyal kepada perintah negara dan ulama. Kita harus rapatkan barisan karena ada pihak-pihak tertentu yang akan memecah belah bangsa,” ujarnya usai Apel Konsolidasi di halaman Kantor Setda Temanggung, Senin (28/11).

Dikatakan, pasukan gabungan dari unsur TNI/Polri itu nanti akan ditempatkan di sejumlah titik perbatasan Temanggung dengan daerah lain, seperti di Kledung (perbatasan dengan Wonosobo), Pringsurat (perbatasan dengan Semarang), Bejen (perbatasan dengan Kendal), dan Pare Kranggan (perbatasan dengan Magelang), Kaloran (perbatasan dengan Semarang). Aparat di sini ditugaskan mencegat warga Temanggung pada khususnya dan Jateng pada umumnya yang akan bergerak ke Jakarta untuk mengikuti demo 2 Desember 2016.

Dandim 0706/Temanggung Letkol Kav Zubaedi, menuturkan dalam hal ini TNI menjalankan perintah negara sesuai UU nomor 34 tahun 2002 bahwa TNI berperan aktif menjaga ketertiban masyarakat dan siap diperbantukan kepada kepolisian. Dikatakan, pada persoalan 212 ini, ada dua sisi mata uang berbeda, yakni solidaritas dan instabilitas, maka semua pihak harus berpikir jernih.

“Tentunya kita cenderung instabilitasnya dihilangkan untuk menjaga hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau di Temanggung secara umum aman, tapi secara konsep universal indikasinya akan muncul disabilitas besar yang diciptakan oleh aksi-aksi yang masif dikemas sedemikian rupa. Di sini ada pula peran dari intelejan luar negeri yang mungkin akan mengarah pada pemerintah dan stabilitas keamanan nasional,” katanya.

Twitter widget by Rimon Habib - BuddyPress Expert Developer