BERITA TERBARU
Home / Berita Satuan / Apel Konsolidasi Dalam Rangka Mengawal Kebhinekaan
Apel Konsolidasi Dalam Rangka Mengawal Kebhinekaan

Apel Konsolidasi Dalam Rangka Mengawal Kebhinekaan

Pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 pukul. 08. 15 s/d 08.45 Wib, bertempat di Alun-alun Sasono Langen Putro Kab. Sragen telah berlangsung kegiata Apel gelar pasukan. dengan tema ” APEL KONSOLIDASI DALAM RANGKA MENGAWAL KEBHINEKAAN” , sebagai Pimpinan Apel AKBP Cahyo Widiarso. SIK ( Kapolres Sragen ) Komandan Apel AKP Yohanes Trisnanto SH.MH ( Kapolsek Gondang ), yang diikuti lk. 750 orang.

Hadir dalam acara tersebut : Dedy Endriyatno (Wakil Bupati Sragen), Letkol Inf Denny Marantika ( Dandim 0725/Sragen), AKBP Cahyo Widiarso SH SIK (Kapolres Sragen), Herrus Batubara (Kajari Sragen), Bambang Samekto,SH.MH (Ketua DPRD Sragen), Kapten CPM Yohanes Sigit ( Danaubdenpom IV/1-4 Sragen, Tatag Prabawanto B. MM ( Setda Sragen), Kabag,kadinas dan toga tomas Kab.Sragen

Inti amanat Kapolda Jateng yang di bacakan Pimpinan Apel AKBP Cahyo Widiarso. SIK ( Kapolres Sragen ) : Apel gelar pasukan ini merupakan reperentasi dari kesiapan kita untuk antisipasi adanya rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Desember mendatang tidak menutup kemungkinan aksi unjuk rasa nanti akan menggangu ketertiban umum melanggar hukum dan memnyebabkan kemacetan apabila hal tersebut terjadi maka perlunya upaya pembubaran terhadap aksi unras. Mengingat unjuk rasa pada tanggal 4 November 2016 yang awalnya berjalan dengan damai namun akhirnya berakhir dengan kericuhan dan pelanggaran hukum situasi seperti itulah yang sangat rawan dan harus selalu kita waspadai agar unjuk rasa Demonstrasi yang di lakukan tidak bergeser ke arah tindakan kriminalitas.

Untuk itu kita perlu melakukan upaya pencegahan dan penyekatan terhadap kelompok massa yang ikut bergabung dengan kelompok massa lain untuk berunjuk rasa serta melakukan orasi dan tuntutan dengan kasus penodaan Agama yang di lakukan oleh Ahok. Pada tanggal 25 November 2016 Kemarin saya selaku Kapolda Jateng telah mengeluarkan Maklumat untuk melarang warga atau kelompok massa dari jateng untuk berangkat dan bergabung aksi unras atau Demostrasi ke Jakarta.meskipun telah mengeluarkan larangantersebut indikasi pergerakan di mungkinkan akan tetap terjadi oleh karena itu segera lakukan tindakan tegas dan Profesional sebelum meraka benar-benar berangkat ke Jakarta. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pangdam Diponegoro yg selama ini selalu siap mendukung dan telah terjun langsung bersama Polda Jateng melakukan tugas pengamanan sebagai wujud kebersamaan dan pengabdian kita kepada masyarakat bangsa dan negara demi keutuhan NKRI.

Maklumat Kapolda Jateng Drs. Condro Kirono, M.M. M.Hum : Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, masyarakat dapat menyampaikan pendapat di muka umum/unjuk rasa demonstrasi, yang dalam pelaksanaannya dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan bebasan orang lain, tidak ke mengganggu ketertiban umum, mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, Bahwa penyampaian pendapat di muka umum/unjuk rasademonstrasi pada tanggal 4 November 2016 di Jakarta terkait adanya dugaan penistaan agama telah terjadi pelanggaran mengganggu ketertiban umum, hak azasi kebebasan orang lain di lbukota Negara Republik Indonesia, sehingga menimbulkan potensi perpecahan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa (perpecahan antar suku, agama, ras dan antar golongan/SARA).

Bahwa dalam rangka menjaga dan melindungi masyarakat Jawa Tengah dalam penyampaian pendapat di muka umum/unjuk rasademonstrasi, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengeluarkan maklumat sebagai berikut : Agar masyarakat Jawa Tengah dalam menyampaikan pendapat di muka umum/unjuk rasa demonstrasi dilaksanakan Wilayah Kabupaten/Kota masing-masing Jawa Tengah, yang pelaksanaannya dibatasi mulai pukul 06.00 wib sampai dengan pukul 18.00 Wib. Dalam menyampaikan pendapat di muka umum unjuk rasademonstrasi, masyarakat Jawa Tengah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati hak-hak dan kebebasan orang mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mengganggu ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menyampaikan pendapat di umum membawa senjata senjata tajam, senjata pemukul, benda-benda yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan dapat diancam hukuman selama 10 tahun, hukuman seurmur hidup dan maksimal hukuman mati.

Pemberi fasilitas sarana dan prasarana dalam menyampaikan pendapat di muka umum/unjuk rasademonstrasi yang menimbulkan tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan dan penundang-undangan yang berlaku, Penggunaan sarana transportasi angkutan untuk kegiatan menyampaikan pendapat di umum/unjuk rasademonstrasi hanus sesuai dengan trayek dan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Lintas dan Demikian Maklumat ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tenaganya keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Twitter widget by Rimon Habib - BuddyPress Expert Developer