BERITA TERBARU
Home / Berita Satuan / Penyuluhuan Hukum Terpadu TW III TA 2016
Penyuluhuan Hukum Terpadu TW III TA 2016

Penyuluhuan Hukum Terpadu TW III TA 2016

24 Agustus 2016, mulai pukul 08.00 Wib dilaksanakan Penyuluhan Hukum Terpadu Triwulan III TA.2016 bertempat di Aula Makodim 0701/Banyumas.

Mengawali sambutannya, Dandim 0701/Banyumas Letkol Inf Erwin Ekagita Yuana, S.I.P yang disampaikan oleh Kasdim 0701/Banyumas Mayor Inf Amir Ma’ruf, SP.d mengucapkan selamat datang kepada Mayor Chk Winarjo, SH (Kasi Dukkum Kumdam IV/Dip) dan Kapten Chk H. Waruru, SH (Kaur Turjukkara Kumdam IV/Dip).

“Ini adalah suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Kodim 0701/Banyumas, kepada hadirin yang megikuti acara ini agar di simak penyuluhan Hukum Terpadu sehingga paham dan dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya, tanyakan apabila ada masalah yang belum jelas atau belum dimengerti,” ungkap Kasdim.

Mayor Chk Winarjo, SH menyampaikan bahwa masih banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di Wilayah Kodam IV/Diponegoro dan pelanggaran ini terjadi pada para Perwira, Bintara Tamtama serta PNS Kodam IV/Diponegoro dan kebanyakan selama ini belum tahu apabila terkena pidana dan disiplin tidak tau bagaimana proses penyelesaiannya karena prosesnya lama dan ini menyangkut jabatan dan gaji bagi anggota yang terkena pelanggaran. Dasar So UU Tahun 2004 tentang TNI yang intinya adalah setiap prajurit, PNS, suami, istri dan anak berhak mendapatkan bankum gratis dari dinas Kumdam prosesnya akan diajukan oleh satuannya masing-masing ke bankum. Perlu diketahui bahwa UU no 26 th 1997 sudah diganti menjadi UU no 26 th 2014 tentang hukum pidana Militer. Pelanggaran ditubuh TNI biasanya pelanggaran disiplin militer disidang peradilan Militer dan disiplin PNS diperadilan umum akan tetapi satuan mangajukan surat pemecatan PNS meskipun hakim umum tidak berhak memecat yang berhak memecat adalah dari Kemenhan.

Twitter widget by Rimon Habib - BuddyPress Expert Developer